Kamis, 22 Desember 2016

Prosedur Pembuatan SIM Baru dan Kesiapan Polres Probolinggo dalam SIM Online

Percobaan SIM Online Polres Probolinggo
Probolinggo - Tindak lanjut Polres Probolinggo dalam mendukung pelaksanaan program Presiden RI yaitu sembilan program yang disebut NAWA CITA. Polres Probolinggo merealisasikan hal tersebut dengan melaksanakan Program quick wins guna mendukung pelaksanaan Program Presiden RI yang dilanjutkan dengan Program Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Langkah - langkah yang dilakukan Polri adalah melaksanakan program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) di dalamnya ada program Quick wins dan pelayanan Masyarakat berbasis IT.

Sebagai tindak lanjut program itu, Polri mengadakan SIM ONLINE (info lengkap dapat di lihat dalam http://sim.korlantas.polri.go.id/. Meski di Polres Probolinggo masih dalam tahap uji coba Sim Online, namun sejumlah sepanduk bertuliskan STOP praktek percaloan dan cara-cara pembuatan SIM baru dan perpanjangan. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengurus sendiri dan di spanduk juga tertera telepon aduan masyarakat berkaitan dengan keluhan dan pelayanan.


Berikut adalah prosedur pembuatan SIM baru agar masyarakat bisa terbebas dari belenggu Calo. Sebelumnya Anda harus memenuhi Persyaratan Pembuatan SIM Perseorangan

Untuk golongan SIM Perseorangan, 
1. Batas Usia Minimal :
   - SIM A: 18 tahun
   - SIM B1: 20 tahun
   - SIM B2: 20 tahun
   - SIM  C: 17 tahun
   - SIM D: 17 tahun
2. Syarat Administratif
   - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   - Mengisi formulir permohonan
   - Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat), berpakaian rapi (pria    
     berkemeja berkerah dan bercelana panjang) dan bersepatu (tidak 
     diperkenankan memakai sandal).
   - Lulus Ujian teori, ujian praktek, dan/atau ujian keterampilan melalui simulator

Prosedur Pembuatan SIM Baru : 
Untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, silakan ikuti alur prosedur yang telah ditetapkan di bawah ini:
1. Mempersiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Ini syarat paling mudah, datang ke tempat fotocopy, lalu fotocopy KTP Anda menjadi 5 lembar untuk dijadikan dokumen.
2. Membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dikeluarkan oleh dokter dan dapat dibuat di klinik kepolisian atau di pusat pelayanan kesehatan lainnya.
3. Pendaftaran pada Loket Pendaftaran
Ambil atau beli permohonan pembuatan SIM ke Petugas sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pembuatan SIM baru pada loket pendaftaran (jangan melalui CALO).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang PNBP pada Polri, biaya pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM adalah sebagai berikut :
a. SIM A
– Pembuatan SIM A Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM A: Rp 80.000
b. SIM B1
– Pembuatan SIM B1 Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM B1: Rp 80.000
c. SIM B2
– Pembuatan SIM B2 Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM B2: Rp 80.000
d. SIM C
– Pembuatan SIM C Baru : Rp 100.000
– Perpanjang SIM C: Rp 75.000
e. SIM D (Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus)
– Pembuatan SIM D Baru : Rp 50.000
– Perpanjang SIM D: Rp 30.000
f. SIM Internasional
– Pembuatan SIM Internasional Baru : Rp 250.000
– Perpanjang SIM Internasional: Rp 225.000
4. Mengisi Formulir
Isi formulir permohonan dengan lengkap dan benar untuk kemudian diserahkan ke petugas di loket yang telah disediakan. Tunggu hingga nama Anda dipanggil.
5. Ikuti Ujian
Setelah nama Anda dipanggil, Anda akan diminta mengikuti ujian yang terdiri atas dua tahap, yaitu:
a. Ujian Tertulis
Jika lulus, dilanjutkan dengan ujian praktik. Sementara jika tidak lulus, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian tertulis ini setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Jika Anda mengulang kemudian kembali tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang pembayaran biaya SIM akan dikembalikan.
b. Ujian Praktik
Jika lulus, maka SIM akan diproduksi atau dicetak. Jika tidak lulus, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian praktik setelah tenggang waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Sama seperti untuk ujian tertulis, jika Anda mengulang ujian praktik kemudian tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan.
6. Tanda Tangan, Pengambilan Sidik Jari, dan Foto
Jika Anda berhasil lulus di kedua ujian di atas, Anda akan diminta untuk menunggu panggilan ke loket untuk melengkapi data tandatangan, sidik jari, dan difoto, semuanya secara elektronik atau digital.
7. Ambil SIM

Tahap terakhir adalah menunggu hingga nama Anda dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi di loket pengambilan SIM.
Demikian prosedur resmi yang telah ditentukan dalam standar penerbitan SIM, dengan adanya pelayanan yang sangat mudah ini semoga masyarakat merasa aman nyaman dan puas. Apalagi sekarang dengan pelayanan prima dan mudah tanpa ada praktek percaloan masyarakat cukup senang.

Himbauan dan mekanisme pelayanan Sim Online.

Rabu, 14 Desember 2016

Jangan Menggunakan HP Saat Berkendara

Probolinggo - Menggunakan handphone pada saat mengemudikan kendaraan melanggar pasal 283, UU No. 22 tahun 2009 yang menyebutkan:
"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)"



Satu detik saja anda tidak konsentrasi, nyawalah taruhannya. tentu sangat disayangkan bukan??

Kamis, 17 November 2016

Polres Probolinggo Gelar Operasi Zebra Semeru 2016

Kraksaan - Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polres Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan biasanya dimulai dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, untuk menekan kasus kecelakaan lau lintas itu, Satlantas Polres Probolinggo bakal mengadakan Operasi Zebra Semeru 2016. Sesuai rencana Ops Zebra Semeru 2016 ini dilaksanakan secara terpusat yakni mulai dari wilayah hukum Mabes Polri, Polda, Polres, hingga jajaran Polsek di wilayah Indonesia mulai tanggal 16 Nopember s/d 29 Nopember 2016.



Diharapkan agar masyarakat melengkapi surat - surat kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas. Disebabkan pelaksaan Operasi Zebra Semeru 2016 ini akan menindak  para pengendara pelanggar yang berpotensial kecelakaan. Diantaranya pelanggaran marka dan rambu, helm, surat - surat dan kekurangan kelengkapan kendaraan.


Rabu, 16 November 2016

Sosialisasi Pemberian Bunga dan Teguran Simpatik Menjelang Ops Zebra 2016 oleh Satlantas Polres Probolinggo

Kraksaan – Pendidikan dan Rekayasa Polres Probolinggo (Dikyasa) Satuan Lantas Polres Probolinggo mengadakan sosialisasi pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2016 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 – 29 November 2016.

Kasat Lantas bersama anggota satlantas memberikan bunga kepada pengendara yang taat berlalu lintas.

Sosialisasi ini dilakukan oleh Kanit Dikyasa Polres Probolinggo Ipda Agus Supriyanto, Brigpol Ahmad Zulfikar dan Bripda Pratiwi melalui pemberian bunga, teguran simpatik dan pemasangan spanduk di jalan raya yang di utamakan pada wilayah rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Ipda Agus Supriyanto menyampaikan dihimbau kepada masyarakat untuk mentaati aturan dalam berkendara dengan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat kendaraan, menggunakan perlangkapan kendaraan sesuai standar, menghidupkan lampu kendaraan serta gunakan sabuk pengaman.

“Mari menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan mentaati aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Bripda Pratiwi memberikan teguran simpatik kepada pengendara agar selalu mentaati aturan dalam berkendara dengan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat kendaraan.

Kamis, 10 November 2016

Heningkan Cipta di Hari Pahlawan, satlantas Hentikan Arus 60 Detik.

Kraksaan – Selain kegiatan upacara ziarah nasional dan tabur bunga, peringatan Hari Pahlawan di Kab. Probolinggo juga diwarnai aksi menarik dari personil jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo. Sebagai penghargaan dan untuk mengenang jasa para pahlawan negara, sejumlah personil Satlantas disiagakan pada beberapa titik traffick light dan persimpangan jalan, utamanya di Alun-alun Kota Kraksaan.

Tepat pukul 07.30 WIB, petugas Lantas yang berjaga pada titik lokasi tersebut dengan serentak menghentikan seluruh aktifitas arus lalu lintas selama 60 detik. Petugas juga meminta kepada para pengguna jalan untuk ikut bersama mereka mengheningkan cipta untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan Indonesia yang telah gugur berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Dikonfirmasi, akan kegiatan tersebut, Kamis (10/11/2016) siang, mewakili Kasat Lantas Polres Probolinggo, IPTU Sugeng Sulistyono menjelaskan, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat Kraksaan, khususnya para pengguna jalan yang melintas bisa ikut serta dalam memberikan penghormatan dan penghargaan buat para pahlawan kusuma bangsa melalui mengheningkan cipta selama 60 detik.

“Kami berharap, hari pahlawan juga bisa ikut diperingati seluruh lapisan masyarakat, minimal dengan mengheningkan cipta sejenak untuk mendoakan para pahlawan Indonesia yang gugur demi kemerdekaan bangsa,” ungkap IPTU Sugeng. **

Senin, 31 Oktober 2016

Benarkah Polisi Lalu Lintas Bisa Menilang tanpa Surat Perintah?

Petugas melaksanakan penindakan terhadap pelanggaranlalu lintas
Menjawab banyaknya pertanyaan dari masyarakat apakah polisi boleh menilang padahal polisi tersebut sedang tidak dalam tugas melakukan razia dan atau tidak dilengkapi Surat Perintah, kami di sini berusaha memberikan pengertian kepada para netizen. 

Sebelum menjawab ada baiknya anda mengetahui bahwa Polisi lalu lintas bertindak berdasarkan Undang-undang, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, atau Prosedur Tetap. Dan tilang adalah salah satu langkah preventif Kepolisian untuk memperkecil potensi kejahatan dan mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Memang dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang wajib diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan, antara lain:

a.    Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas [Pasal 15 ayat (2) PP 80/2012].

b.    Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut [Pasal 16 ayat (1) PP 80/2012].

c.  Baik pemeriksaan kendaraan secara berkala maupun insidental, dipimpin oleh seorang penanggung jawab [Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) PP 80/2012].

d.    Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan Jalan [Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 80/2012]. Kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Razia Berbeda dengan Tertangkap Tangan 

Salah satu kegiatan Razia oleh Satlantas Polres Probolinggo
Di samping itu, hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 265 UU LLAJ ayat 2 mengenai wewenang polisi untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan: bebunyi "Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan." dan; pada ayat 3 berbunyi : "Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 

a. menghentikan Kendaraan Bermotor; 
b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau 
c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 

Yang dimaksud dengan "berkala" menurut penjelasan Pasal 265 UU LLAJ adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan "insidental" adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.


Sifat penindakan terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, sesuai Pasal 111 UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas. Tertangkap tangan di sini dimaksudkan ialah pelanggaran yang secara kasat mata dapat dilihat dan atau diketahui, sebagai contoh pelanggaran kasat mata yakni apabila anggota Satlantas melihat pengendara mobil tidak menggenakan sabuk pengaman, sepeda motor tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu di siang hari atau light on, menerobos lampu traffic light, dan kendaraan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan seperti tidak ada spion atau knalpot brong.

Jadi Petugas boleh melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam hal tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.  



Rabu, 19 Oktober 2016

Focus Discussion Group Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Probolinggo Demi Atasi Permasalahan Lalu Lintas dan Kecelakaan di Jalan Raya.

Probolinggo – Guna mencari solusi alternatif permasalahan penertiban arus lalu lintas dan angkutan jalan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Probolinggo menggelar Focus Discussion Group atau Rapat Koordinasi bulanan yang berlansung di Polres Probolinggo, Rabu (19/10/2016).



Rakor bulan yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Probolinggo yang mewakili Kapolres Probolinggo Kompol Budi Sulistyanto, SH. ini dihadiri Oleh Dishub Provinsi, Dishub Kab. Probolinggo, BLH, Dinas Kesehatan, PT. Jasa Raharja dan Organda DPC Probolinggo.

Berbagai persoalan yang dibahas adalah berbagai permasalahan lalu lintas seperti permasalahan rambu dan penerangan jalan, penanganan korban kecelakaan lalu lintas dan kerawanan-kerawanan di jalan Raya. Selain itu juga masalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir liar dan papan reklame yang memakai bahu jalan dan parkir serta angkutan jalan maupun bangunan fisik jalan.

Kompol Budi mengatakan bahwa rakor Forum lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan rutin setiap akhir bulan. “Rakor Forum ini membahas menangani permasalah per kasus arus lalu lintas yang sering terjadi bagaimana upaya kedepan untuk dibenahi. Ketika ada permasalah harus dipecahkan bersama-sama. Karena permasalah ini tidak bisa selesai hanya pada satu SKPD melainkan kerjasama semua satker terkait,”kata dia.